KSPPS BMT NU Jombang telah berjalan sejak tahun 2013. Difasilitasi pendiriannya oleh PCNU Jombang melalui Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), pada tanggal 31 Maret 2013. Para Masyayikh, Kiai dan Aktivis NU Jombang melalui peran PCNU Jombang; menyediakan kemudahan dan kelancaran proses pendirian koperasi agar warga NU (termasuk pengurus NU) menjadi anggota dan bisa beraktivitas meningkatkan perekonomiannya. Dan, pada perkembangannya nanti dapat menopang kemandirian Jam’iyyah NU Jombang.

Beberapa tahun sejak berdiri, jatuh bangun BMT NU demi menjaga amanat pendiriannya, yakni wadah berekonomi warga NU Jombang untuk saling bekerja sama meningkatkan kesejahteraan dan dakwah bil haal berekonomi syariah.

Pendirian KSPPS BMT NU bukan tanpa referensi. Muassis NU, khususnya Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari dan Mbah KH Abdul Wahab Chasbullah, melalui pendirian koperasi “Syirkatul Inan”, dalam rangka “Nahdlatut Tujjar”, tahun 1918, menegaskan maksud dan latar belakang pendiriannya yang bersifat ‘otonom’, yakni : mencakup kualitas bermasyarakat-bangsa, ketidakpedulian muslim pada Syariat Islam, danenednya dan terhadap sejenisnya. Kondisi seperti itu menyebabkan ahli ilmu dan ulama tidak bangkit bergerak, mengatasinya.

Koperasi “Syirkatul Inan” disebut “Daarun Nadwah”; pertemuan media untuk syiar syariah, menghidupkan perekonomian syariah, menghidupkan persecutuan usaha dan membendung hingga mencegah kemaksiatan di bidang ekonomi.

Senafas “Syirkatul Inan” dalam konteks undang-undang dan peraturan perkoperasian Indonesia, koperasi dibentuk sebagai usaha bersama yang dimiliki oleh para anggotanya. Koperasi dijalankan berdasarkan asas musyawarah mufakat, kekeluargaan, gotong royong, dan demokratis yang memampukan para anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi. Koperasi adalah badan usaha berbasis anggota yang diorientasikan dan dijalankan dari, oleh, dan untuk anggota. Paham koperasi ini sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (1); “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Perubahan peraturan pemerintah tentang Badan Hukum Koperasi Syariah, menghendaki KSPPS BMT NU Jombang harus menyesuaikan dan mengubah legalitasnya beberapa kali. Atas bimbingan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP UKM) Jawa Timur, sejak tahun 2022, dinyatakan bahwa KSPPS BMT NU Jombang beroperasi di wilayah Jawa Timur, dan harus mengubah peraturan dasar badan hukum koperasi berdasarkan ketentuan peraturan-undangan dan turunannya.

Maka, pada buku RAT tahun 2023, dilakukan pembahasan dan ditetapkan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) KSPPS BMT NU Jombang, serta dicatatkan perubahan itu terhadap Notaris bersertifikasi khusus. KSPPS BMT NU Jombang yang berbadan hukum nomor : 518/2182/BH/XVI.8/415.35/2015/23 Desember 2015, telah mengubah Anggaran Dasar dihadapan Notaris Siska Febiana, SH, M.Kn., dengan nomor 5, pada Jum’at, tanggal 28 Juni 2024, dan dicatatkan dalam Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Nomor : AHU-0001775.AH01.38.TAHUN 2024, pada 04 Juli 2024. Sejak saat itu, KSPPS BMT NU Jombang merupakan koperasi dengan klaster berkode 64145, yakni KSPPS Primer.